Jamaluddin Feeli

Suatu Tinjauan Terhadap Resolusi-Resolusi Parlemen Pakistan

In Ahmadiyah, Berita, Tabligh on 29 Oktober 2009 at 08:40

Mahzarnamah

Pada waktu ini untuk pembahasan khusus telah diajukan dua resolusi di hadapan segenap anggota Parlemen Nasional negara kita yang tercinta ini, Pakistan, termasuk Komite Khusus. Satu di antaranya dari pihak pemerintah, dan satu lagi dari pihak oposisi.

Sebuah Pertanyaan Dasar

Sebelum melakukan tinjauan rinci terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari kedua resolusi tersebut, kami dengan penuh hormat menilai perlu untuk memohon, agar pertama-tama pertanyaan dasar ini ditempuh terlebih dahulu, yakni apakah di dunia ada suatu parlemen nasional yang pada substansinya memiliki otoritas untuk melakukan hal ini.

Pertama: merampas hak azazi seseorang memeluk suatu agama yang dia kehendaki ?

Kedua: atau dengan melakukan campur-tangan pada masalah-masalah agama, parlemen itu memutuskan apa agama yang dianut suatu jemaat atau golongan atau seseorang ?

Hak Azazi Manusia Dan Undang-undang

Kami memberikan jawaban “tidak” pada kedua pertanyaan itu. Menurut kami, dengan mengabaikan pembagian-pembagian berdasarkan warna, keturunan, letak geografis, dan bangsa, ini merupakan hak azazi setiap manusia untuk memeluk suatu agama yang dia kehendaki. Dan di dunia tidak ada seorang manusia, atau organisasi, atau majelis tinggi yang dapat mencabut hak azazi tersebut darinya. Di dalam piagam PBB, di mana telah dijamin hak-hak azazi manusia, di sanapun hak setiap manusia ini telah diakui, yakni hak untuk memeluk suatu agama yang diingini.

(Suplemen no. 1.)

Demikian pula di dalam Undang-undang Dasar Pakistan, pada pasal 20 telah diakui bahwa setiap warga Pakistan memiliki hak azazi tersebut. Oleh karena itu, perkara prinsipil ini hendaknya ditempuh, yakni berdasarkan UUD Pakistan apakah Komite ini mempunyai otoritas atau tidak, untuk membahas resolusi yang diajukan itu?
(Dalam kaitan itu, bersama ini dilampirkan suplemen no.2 berupa sebuah terjemahan bahasa Inggris khutbah Imam Jemaat Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Nasir Ahmad, yang di dalamnya aspek tersebut telah dibahas secara rinci).

Fitrat dan akal manusiapun tidak memberikan otoritas kepada majelis tinggi manapun untuk dapat mencabut hak tersebut dari seseorang atau dari golongan tertentu, yakni hak untuk memeluk agama yang dikehendaki. Sebab, dalam bentuk demikian, berarti kepada setiap majelis tinggi di dunia ini terpaksa harus diberikan hak tersebut. Adapun bentuk-bentuk keburukan yang timbul dengan menerapkan prinsip itu, beberapa di antaranya ditampilkan di bawah ini sebagai contoh:

A : Setiap parlemen nasional di dunia ini pada substansinya akan mempunyai hak untuk menetapkan beberapa golongan Kristen sebagai non-Kristen, atau beberapa golongan Hindu sebagai non-Hindu, dan sebagainya.
B : Setiap golongan dalam setiap agama di setiap negara, akan mempunyai hak untuk menuntut kepada parlemen nasional agar golongan-golongan tertentu ditetapkan sebagai non-Kristen, atau non-Hindu, atau non-Muslim. Dan seterusnya.
C : Jika Jemaat Ahmadiyah secara khusus diperiksa atas dasar kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat ini, maka berdasarkan dalil ini sekian banyak kekacauan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan lain di Pakistan hingga saat ini — atau yang diperkirakan akan dapat terjadi — mengenai semua itu, dari aspek tersebut, adalah mutlak dan tepat untuk dilakukan pemeriksaan juga.
D : Parlemen-parlemen nasional lainnya di dunia, juga akan memperoleh hak untuk menetapkan beberapa golongan Muslim, berdasarkan beberapa akidah mereka, sebagai non-Muslim. Misalnya, terpaksa diakui bahwa Parlemen Nasional India akan mempunyai hak untuk menetapkan golongan-golongan Muslim satu demi satu sebagai non-Muslim, berlandaskan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan menentang mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam kelompok mayoritas non-Muslim di India. (Harus diingat bahwa di kebanyakan negara, umat Islam merupakan minoritas).
E : Demikian pula pemerintah-pemerintah Kristen, dengan menggunakan hak mereka sebagai kelompok mayoritas, juga akan memiliki otoritas untuk menetapkan orang-orang Islam sebagai minoritas lalu mencabut hak-hak mereka sebagai warganegara.

Ingatlah, pada waktu ini orang-orang Kristen di Pakistan mulai merasakan bahwa hak-hak mereka sebagai warganegara mulai dikurangi (Lihat Press Release Joshua Afzaluddin, suplemen no.3).
Jelaslah, bentuk-bentuk yang tertera di atas, secara logika tidak dapat diterima, dan akan mengakibatkan terbukanya pintu kekacauan serta keburukan yang tak terhingga banyaknya di berbagai negara di dunia, termasuk Pakistan.

Parlemen Nasional & Kemampuan Mengambil Keputusan Masalah-masalah Agama

Suatu parleman nasional tidak dapat diberi otoritas untuk membahas persoalan-persoalan semacam ini. Sebab, mengenai anggota-anggota parlemen nasional itu tidak dapat dijamin, apakah mereka ahli atau tidak, untuk mengambil keputusan mengenai perkara-perkara agama ?
Para anggota di kebanyakan parlemen nasional di dunia ini pergi membawa piagam politik kepada para pemberi suara. Dan pemilihan mereka dilakukan berdasarkan keahlian politik. Di Pakistan sendiri mayoritas anggota Parlemen Nasional telah dipilih berdasarkan piagam politik dan tidak suka terhadap fatwa para ulama. Jadi, bagaimana Parlemen Nasional seperti ini dapat memperoleh hak untuk mengambil keputusan mengenai apa agama suatu golongan ? Atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu akidah, yakni berdasarkan akidah tertentu apakah seseorang dapat dikatakan Muslim atau tidak? Jika mayoritas suatu parlemen nasional ditetapkan memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang agama suatu golongan atau suatu kelompok, hanya berlandaskan pada bahwa mereka merupakan perwakilan dari kelompok mayoritas, maka pendirian itupun berdasarkan akal, fitrat, maupun agama tidak layak diterima. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sendiri, di seluruh dunia, hal-hal semacam itu dinyatakan keluar dari batas-batas demokrasi. Demikian pula dari aspek sejarah agama, kelompok mayoritas di masa tertentu tidak pernah diakui memiliki hak untuk menetapkan agama seseorang. Jika prinsip ini diakui, maka – na’udzubillaah – segala keputusan tentang seluruh nabi ‘alaihimussalaam dan kelompok-kelompok mereka, yang diambil oleh pihak mayoritas di masa mereka, terpaksa harus diakui. Jelas, itu adalah pemikiran aniaya yang langsung akan mengadu-domba para pengikut seluruh agama di dunia.

Bukti Jelas dari Qur’an Karim dan Sabda-sabda Nabi

Berdasarkan Qur’an Karim dan sabda-sabda Nabi saw., hak ini juga tidak diberikan hak kepada siapapun untuk merubah agama seseorang secara paksa. Sebagaimana Allah Ta’ala telah berfirman:

(Insert arabic: 3)

Yakni, “Dalam urusan agama tidak ada [dibenarkan] pemaksaan jenis apapun” (Al-Baqarah:256). Seandainya agama seseorang telah dirubah dengan cara memberikan siksaan jasmani, dan di dalam hati dia tetap saja memegang teguh keimanannya yang lama, seperti yang diungkapkan oleh ayat:

[Artinya:…. Kecuali orang yang telah dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenteram dalam keimanan[1]]. Maka tetap saja cara demikian itu bertentangan dengan ajaran “Laa ikraha fiddiin.” Dan jika seorang Muslim secara paksa dinyatakan non-Muslim, atau seorang Hindu dinyatakan Muslim, sedangkan orang pertama tadi tetap menganut agama Islam dan orang kedua tetap menganut agama Hindu, maka tetap saja sikap itu bertentangan dengan “Laa ikraha fiddiin.” Ayat yang lebih lanjut mendukung hal itu adalah:

Artinya: Orang yang seperti umat Islam mengucapkan “Assalamu’alaikum” kepada kalian, kalian tidak berhak mengatakan kepadanya, “Kamu bukan Mukmin.” (An-Nisa:94).

Sabda yang jelas dari Rasulullah saw. adalah, barangsiapa mengikrarkan Tauhid Allah Ta’ala, adalah melampaui batas ikhtiar kalian apabila kalian menuduh orang itu hanya melakukan ikrar di mulut saja sedangkan hatinya ingkar sehingga tidak berhak disebut Muslim. Hadits Nabi saw. yang tertera di bawah ini dengan jelas menyatakan hal itu:

Usamah bin Zaid r.a. meriwayatkan: “Rasulullah saw. mengutus kami ke Huruqat (tempat kabilah Juhainah). Kami datang pagi hari kepada sekawanan orang [musyrik], lalu kami mengalahkan mereka. Saya dan seorang laki-laki Anshar bertemu dengan seorang laki-laki dari kelompok mereka. Ketika kami mengepungnya, ia berkata: ‘Laa ilaaha illallaahu.’ Maka laki-laki Anshar itu menahan diri, lalu saya menikam lelaki [musyrik] itu dengan tombak, sehingga saya membunuhnya. Ketika kami tiba, maka berita itu telah sampai kepada Nabi saw., lalu beliau bertanya: ‘Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan ‘Laa ilaaha illallaah ?’ Saya berkata, ‘Ia hanya melindungi diri.’ Maka beliau saw. mengulang-ulang kalimat [pertanyaan] itu sehingga saya berangan-angan seandainya saya belum masuk Islam sebelum hari itu’”.

Dalam riwayat lain dikatakan: “Rasulullah saw. bersabda, ’Ketika dia telah mengikrarkan Laaa ilaaha illallaah, tetap saja engkau membunuhnya ?’ Saya berkata, ‘Dia mengatakan itu karena takut pada senjata.’ Beliau saw. bersabda, ‘Mengapa tidak engkau belah dan periksa hatinya, apakah dia katakan itu dari hatinya atau tidak ?’ Beliau saw. mengulang-ulangi kalimat itu sehingga saya berangan-angan seandainya saya masuk Islam pada hari ini.”

(Lihat: Shahih Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab ba’tsi an- Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam Usamata ibna Zaid ila al-huruqaat min juhainah, h. 612).

Suatu Kritikan Dasar Dari Sudut Pandang Islam Terhadap Resolusi

Dalam kaitan ini, adalah sangat penting untuk disampaikan dengan sangat hormat, bahwa yang telah dikemukakan di hadapan Parlemen Nasional, atasnya berlaku sebuah kritikan sangat penting dan mendasar dari sudut-pandang Islam. Berlandaskan itu adalah penting untuk mengambil sikap mengenai pernyataan ini sebelum menyimak resolusi tersebut.

Yakni, Junjungan kita, Yang Mulia Khaatamul Anbiyaa Muhammad Mushthafa shallallaahu ‘alaihi wasallam telah menubuatkan:

Yakni: Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan.

Muhammad bin Abdul Wahab, yang menurut akidah mayoritas umat Islam di Hijaz dan menurut Yang Mulia Raja Faisal merupakan mujaddid abad ke-12, mengenai hadits tersebut di atas menyatakan:

Yakni, masalah masuknya 72 golongan dari 73 golongan tersebut ke dalam neraka dan satu golongan ke dalam surga, adalah suatu masalah penting. Barangsiapa memahaminya demikian berarti dia adalah faqih. Dan barangsiapa mengamalkannya, yakni secara amalan menyatakan 72 golongan itu masuk neraka dan satu golongan masuk surga, berarti dia itu Muslim. (Mukhtasar Sirat Rasul Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, h. 13,14, cetakan Kairo).

Media terkenal dari Jemaat Islami, Tarjumaan Al-Qur’an, Januari 1945 menuliskan:

“Di dalam Islam, sepakatnya suatu kelompok mayoritas mengenai suatu persoalan, merupakan dalil kebenarannya. Tidak pula berarti mayoritas itu sebagai suatu kelompok yang dominan. Dan tidak pula suatu kelompok dalam jumlah besar dapat disebut jemaah. Dan tidak pula sikap menerapkan suatu pendapat dari suatu kelompok di kalangan para maulwi/ulama di suatu tempat merupakan ijma’…. Makna ini didukung oleh Hadits Nabawi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a.:

Yakni, ’Bani Israil telah terpecah dalam 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kesemuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan’. Orang-orang bertanya, ‘Siapa mereka itu wahai Rasulullah ?’ Beliau bersabda, ‘Mereka yang berada di atas jalan/tata-cara-ku dan para sahabatku.’

Kelompok ini bukan mayoritas, dan tidak pula mereka menyatakan banyaknya jumlah mereka itu sebagai dalil kebenaran mereka. Melainkan, mereka merupakan satu dari 73 golongan dalam umat ini. Dan di dalam dunia yang penuh ini kedudukan mereka seperti kelompok asing dan seperti orang-orang dari pihak lain. Sebagaimana dikatakan:

…. Jadi, suatu kelompok yang hanya berlandaskan pada jumlah mereka yang besar itu menyatakan diri mereka sebagai jama’ah yang di dalamnya terdapat tangan Allah…bagi mereka tidak ada secercah pancaran harapanpun di dalam hadits ini. Sebab, di dalam hadits ini ada dua tanda jama’ah yang telah diuraikan secara jelas. Yang pertama, mereka berada di atas jalan/tata-cara Rasulullah saw. dan para sahabah beliau. Kedua, mereka sangat sedikit (minoritas).”

(Tarjumaan Al-Qur’an, Januari, Februari 1945, h.175, 176, disusun oleh Abul A’laa Maududi).

Sama-sekali bertentangan dengan sabda Rasulullah saw. yang tertera di atas, justru resolusi yang telah diajukan oleh para ulama di pihak oposisi, menyatakan bahwa 72 golongan dalam umat Islam adalah ahli-surga, dan hanya satu yang masuk neraka. Resolusi itu secara jelas bertentangan dengan hadits suci Yang Mulia Khaatamul Anbiyaa saw., serta merupakan kelancangan yang nyata terhadap beliau saw..

Oleh karena itu, dalam bentuk demikian, melakukan penelaahan bahkan memaparkan resolusi ini, sama-sekali tidak patut bagi Parlemen Nasional Pakistan yang terhormat. Namun, jika resolusi ini dipaparkan dalam warna bahwa sesuai Hadits Nabawi saw. [resolusi ini] menetapkan satu golongan yang selamat, yakni golongan yang di dalam dunia sesak ini akan dianggap sebagai pihak asing dan minoritas, maka berbuat demikian adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi saw..

Permohonan Agar Tuntutan-tuntutan Kebenaran Dipenuhi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami dengan hormat tetapi sangat tegas memohon supaya Parlemen Nasional Pakistan tidak melakukan penelaahan dan tidak mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang mengenainya bila diambil keputusan dan dilakukan penelaahan, berarti menentang hak-hak azazi manusia. Bertentangan dengan piagam PBB dan UUD Pakistan. Dan yang paling hebat lagi adalah bertentangan dengan ajaran Qur’an Karim serta sabda-sabda Nabi saw.. Dan hal itu dapat terbukti menjadi suatu batu pijakan yang mengundang banyak sekali keburukan serta kekacauan. Lebih lanjut, contoh yang telah ditegakkan oleh Parlemen Nasional Pakistan dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan besar bagi agama-agama minoritas maupun golongan-golongan minoritas yang hidup di negara-negara lain. Ringkasnya, jika Parlemen Nasional Pakistan dengan mengabaikan permohonan-permohonan di atas lalu menganggap dirinya memiliki otoritas untuk menetapkan suatu golongan yang menyatakan diri mereka Islam sebagai suatu golongan di luar Islam berlandaskan pada akidah tertentu atau berlandaskan pada berbagai uraian ayat tertentu dari Qur’an Karim, maka kami mengusulkan supaya dalam bentuk demikian semampu mungkin bersikap hati-hati, dan sejauh mungkin memenuhi tuntutan-tuntutan logika serta keadilan. Dan sama-sekali janganlah tangani masalah ini sedemikian rupa sehingga pada pandangan pihak-pihak lain di dunia ini yang tidak sependapat, persoalan itu menjadi bahan tertawaan serta dapat mengakibatkan jatuhnya martabat bangsa.

Pemimpin Bangsa, yang terhormat Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto juga telah berjanji dalam pidato beliau yang disiarkan tanggal 13 Mei, supaya persoalan ini diselesaikan dengan baik serta sesuai tuntutan-tuntutan keadilan. Berdasarkan janji teguh Pemimpin Bangsa ini maka tanggung-jawab Parlemen Nasional menjadi dua kali lipat, yakni ketika menyimak permasalahan ini jangan sampai tuntutan-tuntutan keadilan dan logika diabaikan.

Sumber : http://ahmadiyah.info/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=84

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: